Etnis Todiulunna Salu

Kenneth M. George

Profesor Antropologi Budaya

Sebuah catatan pada tahun 1924 menyatakan bahwa seorang tokoh militer yang tidak disebutkan namanya menggambarkan penduduk dari Pitu Ulunna Salu sebagai "pesisir Toraja", sebuah pernyataan yang tidak sesuai jika diartikan sebagai "pesisir dataran tinggi". Bagi kebanyakan orang luar, orang-orang di wilayah Mambi – Pitu Ulunna Salu adalah etnis yang marjinal dan ambigu. Tentu saja, pergeseran afiliasi etnis dan batas-batas di masa lalu mungkin pernah memberi mereka otonomi dan visibilitas yang lebih besar.

 

Tetapi selama 50 tahun terakhir atau lebih, mereka telah menghilang dari peta etnis Sulawesi Selatan. Sebuah peta yang dibangun sebagian, melalui kepentingan kolonial dan nasional dalam mengidentifikasi pluralitas masyarakat dan budaya yang dapat diatur. Peta itu hanya mencakup empat kelompok etnis — Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja — yang masing-masing dianggap memiliki bahasa, budaya, dan wilayah perapian yang berbeda. Tergantung pada kepentingan sosial, politik, dan agama mereka.

 

Kebanyakan orang luar akan mengenali daerah terpencil Mambi (Pitu Ulunna Salu) sebagai Mandar atau Toraja. Sementara itu, masyarakat Mambi (Pitu Ulunna Salu) menyebut diri mereka Todiulunna Salu , "orang hulu". Meskipun faktor ekonomi dan agama dapat menjadi titik kontras dan perbandingan, masyarakat hulu biasanya membedakan komunitas mereka dari Mandar dan Toraja berdasarkan bahasa, adat, dan sejarah. Meskipun penduduk yang beragama Kristen kadang-kadang menekankan kedekatan bahasa dan budaya mereka dengan Sa'dan dan Mamasa Toraja. Masyarakat Mambi – Pitu Ulunna Salu secara umum mengakui sejarah panjang keterlibatan dengan Mandar. Sambil mengenali ikatan semacam itu, penduduk dataran tinggi berhati-hati untuk menunjukkan perbedaan sosial dan budaya yang menandai dan membentuk tatanan etnis mereka sendiri.

 

Komunitas bahasa di wilayah pegunungan Pitu Ulunna Salu beragam, polilingual, dan berubah-ubah. Namun pada umumnya komunitas ini membentuk rantai dialek di seluruh wilayah, sebuah pola di mana bahasa kampung atau wilayah tetangga berbagi fitur leksikal, gramatikal, dan pragmatis yang signifikan. Maka dalam arti tertentu, bahasa Salu Mambi membentuk jembatan linguistik antara Toraja dan Mandar. Rantai "dialek" (yaitu komunitas tutur dengan kepentingan sosial, politik, dan budaya yang nyata) telah mencegah munculnya satu bahasa hulu atau standar linguistik. Bahkan ambiguitas, polilingualisme, dan "perkawinan" bahasa asing menjadi inti identitas etnis Todiulunna Salu.

 

Etnis hulu kontemporer sangat bergantung pada sejarah tutur akan tatanan politik dataran tinggi yang sekarang telah lenyap. Pada abad keenam belas, pemukiman perbukitan yang tersebar di Daerah Aliran Sungai MambiE, berkumpul di bawah perjanjian kepentingan bersama untuk membentuk persekutuan politik yang relatif egaliter yang disebut Pitu Ulunna Salu, "Tujuh Hulu Sungai". Anggota persekutuan bukanlah satu kampung (lemba), tetapi homogen secara sosial. Wilayah multi-kampung (pa'lembangan) yang penduduknya mengakui nenek moyang yang sama dan tradisi adat yang sama. Ketujuh "wilayah adat" pendiri itu adalah Tabulahan, Bambang, Mambi, Aralle, Rantebulahan, Matangnga, dan Tabang . Faktor kunci yang tampaknya menyatukan wilayah adat ini sebagai Pitu Ulunna Salu adalah kekhawatiran bersama di dataran tinggi atas perdagangan dan konflik dengan orang luar, dan khususnya dengan pantai Mandar. Memang, catatan lisan berbicara tentang persekutuan dataran tinggi sebagai tanggapan terhadap organisasi politik Mandar, di mana wilayah Balanipa mengambil alih kekuasaan atas enam komunitas pesisir lainnya dengan mendirikan Pitu Ba'bana Binanga,  "Tujuh Muara Sungai".

 

Selama tiga abad berikutnya, persekutuan Pitu Ulunna Salu mengalami gejolak dan perubahan ketika hubungan kekuasaan regional dan pulau bergeser. Namun rubrik Pitu Ulunna Salu bertahan hingga akhir abad ke-19 sebagai sarana dan metafora untuk kerja sama politik dataran tinggi. Seiring dengan ada' tuo, perjanjian Pitu Ulunna Salu tidak diragukan lagi mempromosikan afiliasi etnis di wilayah dataran tinggi. Dan kurang dari 50 tahun kemudian, batas-batas etnis dan politik Pitu Ulunna Salu akan dibangkitkan di bawah perintah kolonial Belanda untuk membangun dan mengesahkan sebuah distrik administratif pegunungan (1917, Staatsblad No. 43). Namun dengan datangnya tatanan Indonesia, Pitu Ulunna Salu sekali lagi tenggelam dalam ketidakjelasan, dan dengan itu memudarkan visibilitas etnis masyarakat hulu.

 

Gambaran etnis Todiulunna Salu hari ini tidak kalah ambigunya dengan yang ditawarkan dalam laporan patroli anonim tahun 1924. Baik Mandar maupun Toraja, tetapi ada sesuatu di antaranya: Toraja pesisir? Mandar pedalaman? Saat Pitu Ulunna Salu semakin jauh ke masa lalu, "Todiulunna Salu" semakin ketinggalan zaman sebagai sebutan etnis. Beberapa orang kembali ke mosaik identitas teritorial—seperti ToMambi, ToAralle, ToBambang, orang dari Mambi, dari Aralle, dari Bambang. Sedangkan yang lainnya sudah mulai mengadopsi identitas dari kabupaten-kabupaten Indonesia kontemporer.

Misalnya, bukan hal yang aneh mendengar seseorang dari daerah Mambi – Pitu Ulunna Salu mengaku sebagai orang Polmas, "orang dari Kabupaten Polewali-Mamasa," sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Namun, mayoritas orang di sepanjang Salu Mambi menganggap diri mereka Todiulunna Salu, atau orang-orang hulu sungai.

 

Demikian yang diungkapkan oleh K.M. George dalam bukunya berjudul “Showing Signs of Violence: The Cultural Politics of a Twentieth-Century Headhunting Ritual, diterbitkan oleh University of California Press - Berkeley, Tahun 1996”.